Mamuju, Humas Pemprov Sulbar – Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya, juga akan menjadi prioritas pemerintah saat ini. Seperti lanjutan pembangunan jalan arteri tahap kedua dari Kota Mamuju ke bandara, pembangunan bandara dan beberapa jalan strategis lainnya.

Hal itu disampaikan Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin saat menyampaikan sambutan Gubernur Sulbar atas Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Sulbar terhadap ranperda RPJMD tahun 2017-2022 yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulbar, Jumat, 3 Nopember 2017.

Selain pembangunan infrastuktur, dalam ranperda RPJMD 2017-2022 juga memuat program-program unggulan pencapaian percepatan pembangunan lima tahun kedepan. Antara lain, pendirian tiga balai yaitu balai latihan kerja, balai penyandang sosial, dan balai rehabilitasi narkoba. Program unggulan lain adalah, program Sulbar terang, pengembangan kawasan ekonomi khusus.

Terkait pandangan umum fraksi Partai Demokrat yakni aspek daya saing daerah yang fokus pada pembangunan sarana pelatihan BPSDM, sangat sependapat dan telah mendapat perhatian serius oleh pemerintah ini dan telah dituangkan didalam arah  kebijakan RPJMD dan termuat dalam rancangan renstra OPD. Terkait kekurangan dokter spesialis, dimana kondisi tahun 2016 hanya berjumlah 74 orang, dijelaskan bahwa hal tersebut menjadi perhatian khusus Pemprov Sulbar dan ditargetkan sampai dengan tahun 2022 , jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya termasuk dokter spesialis sebanyak 350 orang, dan terdapat 40 orang yang melanjutkan program dokter spesialis. Selanjutnya mengenai tingginya angka gizi buruk di Provinsi Sulbar, disampaikan tahun 2016 persentase balita gizi buruk sebesar 24,7 persen dan ditargetkan pada tahun 2022 menjadi 12 persen melalui program perbaikan gizi masyarakat, program kesehatan lingkungan serta program strategis lainnya. Terkait pandangan umum fraksi Partai PAN mengenai explorasi minyak bumi , dijelaskan bahwa Pemprov Sulbar telah mendatangani perjanjian kerjasama dengan Pemprov Kalsel untuk  penyertaan modal dalam bentuk partisipasi interes (PI) dalam pengelolaan migas di Pulau Lerelerekang. Namun, untuk kelanjutan kerjasama tersebut, kedua pemerintah provinsi harus membentuk perusahaan daerah untuk mengelola PI tersebut. Selanjutnya, mengenai angka IPM Sulbar yang masih dibawah angka nasional sehingga menjadi indikator sasaran dalam  misi pertama RPJMD 2017-2022 yaitu membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian, dan berbudaya. Terkait pandangan umum fraksi Golkar, megenai pentingnya analisis isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan dasar, hal tersebut telah tertuang dalam misi pertama yang telah dijabarkan pada rancangan akhir RPJMD.

Hadir juga pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, sejumlah anggota DPRD Sulbar, pimpinan OPD, pejabat administrator, pejabat pengawas dan undangan lainnya. (humas/farid)